Daerah  

Defisit 34 M, jadi Surplus 13,4 M Kok Bisa? Ini Penjelasan Pj Bupati Tapteng

BacariaNews

Bacaria.id, Tapteng – Dalam rentan waktu 16 hari, APBD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mengalami surplus hingga 13,4 M dimana sebelumnya pertanggal 12 Desember dikabarkan Defisit 43 M.

Hal ini menjadi bahan pertanyaan di kalangan masyarakat, Kok bisa surplus, apa penyebabnya, apa ada uang yang dikembalikan ya, kok bisa surplus sejak Pj Bupati dijabat Sugeng Rianta, dan beberapa pertanyaan lainnya pun dilontarkan.

Menanggapi sejumlah pertanyaan tersebut, Wartawan melakukan konfirmasi langsung kepada Pj Bupati Tapteng guna menjawab dan memberikan pengertian kepada masyarakat terkait rasa penasaran tersebut.

“Benar, Posisi APBD kita per hari ini tanggal 29 Desember 29 memang sudah surplus 13, 4 M, dan sebelumnya posisi per tanggal 12 Desember defisit 43 M. Ya, itu karena saya kendalikan langsung arus kas keluar. Saya lakukan beberapa kebijakan untuk pengendalian KAS,” ujar Pj Bupati, Jumat (29/12/2023).

Pj Bupati menjelaskan, adapun pengendalian yang dimaksud yakni, Penghematan pada OPD, pemotongan Pos belanja-belanja yang tidak urgent dan sifatnya ceremony yang dilakukan langsung oleh Pj Bupati, Sugeng Rianta.

“Itu kita lakukan karena sifatnya tidak urgent, termasuk Pengetatan syarat & prosedur pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) atas belanja pada OPD besar (Dinkes, PU, Pendidikan) yang berpotensi rawan penyimpangan, serta Optimalisasi Pendapatan juga dilakukan,” jelas Pj. Bupati.

Dari kebijakan tersebut, KAS di RKUD dapat terhemat sebesar Rp 39.770.288.106, yang berasal dari, OPD diluar OPD besar (Dinkes, Disdik, PU) sebesar Rp. 18.570.288.106, Disdik sebesar Rp. 11.500.000.000, Dinkes sebesar Rp. 8.000.000.000, dan PU sebesar Rp. 1.780.000.000,. Selain penerimaan tersebut, KAS juga optimal sesuai proyeksi, kecuali PAD yang tidak memenuhi target.

“Dari langkah-langkah yang saya ambil tersebut, APBD yang semula defisit 43 M, bergeser surplus diangka Rp. 13.417.632.230, Kondisi ini harus kita syukuri bersama dan kedepan harus menjadi rujukan untuk menyusun dan melaksanakan APBD yang prudent dan pro rakyat,” imbuhnya.