Bacaria.id, Tapteng – Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr. Sugeng Riyanta, didampingi Kabag Hukum Setdakab Tapteng, menghadiri undangan Ketua DPR RI, terkait Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembentukan Daerah Kabupaten Tapteng.
Rapat dipimpin oleh Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, selaku Ketua Komisi II DPR RI, bertempat di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR, Jl.Gatot Subroto Senayan – Jakarta Pusat Senin (20/05/2024).
Rapat Panja ini dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. pada kesempatan itu Pimpinan Rapat meminta masukan dan saran dari Para Kepala Dearah di Provinsi Sumatera Utara terkait Pembahasan DIM 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Dr. Sugeng Riyanta, menyampaikan dalam pertemuan dengan Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi 2 DPR RI beberapa masukan, dan memohon agar dipertimbangkan,
“Pertama di pasal 2 terkait dengan disebutkan tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal Pembentukan Kabupaten Tapteng, Kami laporkan Kami di kabupaten Tapteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapteng Nomor 19 Tahun 2007, telah menetapkan Hari Jadi Kabupaten Tapteng, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945 yang ini juga, sudah diperingati dan setiap Tahun kami Rayakan, sehingga kiranya ini nanti berkenan untuk dapat di masukkan di dalam Subtansi Undang-undang,” kata Sugeng.
Yang ke 2 disampaikan bahwa saat ini masih ada sengketa pada batas wilayah dengan kota Sibolga yaitu terkait sama sama ada di daerah Pulau Poncan itu masuk RT RW di Tapteng,
“tetapi di Sibolga juga masuk di dalam RT RWnya, sehingga ini mohon nanti berkenan melalui Undang-undang ini sekaligus dapat di clear-kan, sedangkan perselisihan tapal batas yang lain sudah kami selesaikan yang di Batang Toru desa Pulau Pakkat Kecamatan Suka Bangun, Tapal Batasnya sudah selesai dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan yang terakhir kami ingin sampaikan, terkait Pasal 5 Huruf C terkait dengan karakteristik Kabupaten Tapteng, kalau di Pasal 5 Huruf C ini memang karakteristiknya disebutkan di dalam redaksi kami, setuju kiranya di dalam status subtansi bahwa khusus di Kabupaten Tapteng, itu memang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami disana tidak ada yang khas,” ujarnya.
Semua ini membentuk budaya di Tapteng yaitu budaya Pesisir. Budaya Pesisir itulah didukung yang namanya bahasa Melayu, yaitu Bahasa Melayu Dialeg Sorkam.
“Dan disitulah tempat sesepuh kita yaitu Bapak Akbar Tanjung, dan itulah bahasa di Tapteng, bahasa Melayu Dialeg Sorkam. Melalui beberapa langkah ini, harus kita tingkatkan dan kiranya ini menjadi karakteristik Kabupaten Tapteng di dalam Undang undang,” ungkapnya.
Rapat Panja Komisi II DPR RI ini, Pj Bupati Tapteng Dr. Sugeng Riyanta, SH., MH turut didampingi oleh Kabag Hukum Setdakab Tapteng Fredy Hanjani Sitompul, SH dan Sekretaris Bappeda Tapteng Budi Basa Siregar.
