Bacaria.id, Taput – Menteri Koordinator Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini melontarkan ide penerapan single identity number (SIN) dalam memperoleh kemudahan mendapatkan pupuk subsidi oleh masyarakat tanpa orang lain (perantara). Hal itu merupakan pernyataan teknis namun sangat strategis bila diterapkan.
Pasalnya, selama ini para petani selalu mengeluhkan harga pupuk tinggi, jadwal waktu kedatangan pupuk subsidi tidak sesuai dengan waktu penggunaan pupuk, proses permintaan serta distribusi pupuk yang panjang dan berbelit, pengalokasian pupuk subsisdi yang tidak sesuai dengan data atau profile petani, dan isu lainnya.
Ketua HKTI Taput Dr. Erikson Sianipar (11/03) yang selama ini sangat dekat para petani mengungkapkan, bahwa persoalan manajemen pasokan pupuk subsidi ini sudah berlangsung lama, namun sampai hari ini tidak ada solusi menyeluruh (holistic).
“Kami berkeyakinan, para petani di Indonesia khususnya petani di Kawasan Danau Toba sangat menyambut baik ide luar biasa dari Pak Luhut ini,” imbuh Erikson.
Dr. Erikson Sianipar menggambarkan, bahwa penerapan digitalisasi manajemen pupuk subsidi dengan penerapan SIN akan memberi sejumlah manfaat bagi petani, antara lain:
1. Proses pengajuan kebutuhan pupuk subsidi lebih sederhana dan lebih cepat,
2. Waktu proses pemenuhan lebih cepat,
3. Kepastian Informasi jumlah pupuk subsidi yang akan diterima oleh petani dengan mudah diketahui,
4. Kesesuaian waktu penggunaan pupuk menjadi lebih tepat,
5. Potensi mendapatkan pupuk subsidi dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang lebih besar.
“Tentu manfaat ini juga akan diperoleh oleh pemangku kepentingan lain karena dalam pengelolaan supply chain sudah menjadi lebih baik. Mempertemukan permintaan dan supply akan menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih efektif,” tutur Erikson.
Menurut Erikson, beberapa tantangan sekaligus menjadi saran HKTI Tapanuli Utara dalam penerapan SIN yaitu pengelolaan profil petani dengan data yang valid meliputi luas lahan yang dikelola, jenis komoditas, dan masa tanam atau panen. Melakukan validasi data petani dengan disiplin dan konsisten. Pemanfaatan data unik NIK sesuai KTP sebagai SIN atau membangun sistem yang terintegrasi NIK (KTP) dengan SIN (no id baru). Menyiapkan apps yang dapat diakses oleh petani dan mempercepat perluasan jaringan internet kecepatan tinggi di seluruh desa.
“Harapan kami, kementerian dan lembaga terkait mendukung penuh program yang dicanangkan oleh Menteri Koordinator Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dengan memberi masukan dan respons positif agar persoalan pengelolaan pupuk subsidi ini dapat tertangani dengan lebih cepat,” ungkap Erikson Sianipar.
