Bacaria.id, Labuhanbatu – Puluhan mahasiswa dari Gerakan Revolusi Aktivis Mahasiswa (GERAM) Labuhanbatu Raya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pertanian dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu, Selasa (4/2/2025).
Aksi ini menyoroti dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 untuk proyek pembangunan lumbung pangan di Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, yang diduga bermasalah dan berpotensi merugikan negara.
Proyek Rp400 Juta Bermasalah, GERAM Minta Pertanggungjawaban
Berdasarkan temuan GERAM, proyek yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Mekar Sari ini terdiri dari:
Revitalisasi fasilitas dan sarana pendukung – Rp250 juta
Pembangunan lumbung pangan – Rp150 juta
Namun, realisasi proyek dinilai jauh dari harapan, memunculkan indikasi penyimpangan anggaran.
GERAM juga menuding Dinas Pertanian Labuhanbatu tidak transparan karena mengabaikan permohonan informasi terkait proyek ini.
Lima Tuntutan GERAM
Dalam aksinya, GERAM menyampaikan lima tuntutan tegas:
Kepala Dinas Pertanian harus memberikan klarifikasi terbuka atas dugaan korupsi proyek DAK 2024 di Desa Teluk Sentosa.
Transparansi penggunaan DAK 2024 untuk pembangunan lumbung pangan di seluruh Labuhanbatu.
Publikasi softcopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) proyek dari Kelompok Tani Mekar Sari.
Pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Dinas Pertanian oleh Kejari Labuhanbatu terkait dugaan penyimpangan anggaran.
Ketua Kelompok Tani Mekar Sari harus diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam proyek senilai Rp400 juta.
Respons Dinas Pertanian dan Kejaksaan
Saat aksi berlangsung di Kantor Dinas Pertanian, Kepala Dinas sempat menemui massa dan mengajak berdialog di dalam kantor. Namun, mahasiswa menolak dan menuntut klarifikasi terbuka di hadapan publik dan media.
Aksi berlanjut ke Kantor Kejari Labuhanbatu. Perwakilan Kejari, Poldung, menyampaikan apresiasi terhadap kritik mahasiswa dan berjanji akan mengkaji tuntutan GERAM. Ia juga mengusulkan diskusi lebih lanjut untuk membahas kasus ini secara mendalam.
Meski aksi berakhir tertib, GERAM menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini. Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, mereka berjanji akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.(MC)