Bacaria.id, Taput – Pembahasan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun menuai protes dari para anggota DPRD. Protes muncul saat pembahasan Badan Anggaran (Banggar), Rabu (15/11/2023).
Protes dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Taput Aripin Rudi Nababan dan dihadiri Sekda Taput Indra Simaremare itu, muncul setelah anggota DPRD melihat anggaran sebesar Rp37 miliar tersedot untuk gaji PPPK. Kemudian soal biaya bunga pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Rakyat (PEN) Rp60 miliar dana Pilkada Rp60 miliar.
Anggota DPRD Taput berpendapat bahwa pengalokasian anggaran yang tidak tepat akan mempersempit langkah Pemkab Taput menjalankan program pembangunan.
Salah seorang anggota DPRD Taput dari Partai PKB Herman Manalu selaku anggota Banggar dengan tegas mengatakan ada banyak yang jauh lebih penting mendapat perhatian dari pemerintah, diantaranya adalah honor untuk penyuluhan pertanian hanya masih Rp1 juta/bulan. Sementara jumlah honor ini mencapai 600 orang.
“Kita memperjuangkan anggaran penyuluhan pertanian untuk ditampung di APBD Tahun 2024, semua itu demi kepentingan masyarakat dengan tujuan agar para pihak penyuluh dapat memberikan program bagaimana bertani yang baik,” ujar Herman dalam rapat banggar tersebut.
Pantauan Bacaria.id, dalam rapat banggar tersebut belum ada kesepakatan.
