Bacaria.id, Parapat – Pengusiran dan perlakuan kasar kepada pengunjung kembali terjadi oleh penjaga di pantai Mess Marihat Pemprovsu Pesanggrahan Soekarno Parapat, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten, Simalungun.
Hal ini di alami langsung oleh keluarga A. Damanik (35) warga Kelurahan Girsang saat berkunjung di pantai Pesanggrahan Mess Marihat Pemprovsu, pada hari Rabu (03/01/2024).
Dibeberkan A. Damanik kepada awak media bahwa mereka datang dengan rombongan dan tidak semua bersamaan namun keluarganya yang duluan sampai langsung dihardik oleh penjaga pantai dan mengharuskan sewa tikar.
“Karena rombongan keluarga kami belum semua datang maka rombongan yang duluan sampai belum bisa ambil keputusan, berapa dan sebelah mana ngambil tikarnya,” ujar A. Br Damanik, Jumat (05/01/2024).
Namun karena mereka belum menyewa tikar, keluarga Br. Damanik akhirnya di marahin dan di usir oleh penjaga pantai tersebut.
“Awalnya kami datang dan langsung ke kamar mandi dan datang penjaga pantai itu nawarin tikar 150 ribu untuk 2 tikar, tapi kami menyuruh ibu penjaga pantai itu untuk bersabar masih menunggu saudara, namun dia marah mengatakan disini harus sewa tikar dan ban, gak boleh mandi gratis dan duduk gratis di pantai ini, dia mempermalukan kami dengan berteriak, memanggil temannya untuk menjaga dan memarahi kami,” ujar Br Damanik.
Selanjutnya pengakuan Br Damanik, Saat mereka dimarahin, seorang laki laki dan wanita penjaga pantai yang datang juga ikut mempermalukan dan memarahi rombongan keluarganya, serta di sepelekan dan direndahkan dengan kata seperti tidak punya uang.
“Ooo..gak bawa uang kalian ya, gak ada uang kalian ya, ya udah silakan mandi,” ucap penjaga pantai ditirukan Br Damanik.
Dari peristiwa itu Br Damanik mengaku sangat tersinggung terhadap sikap dan kalimat yang dilontarkan para penjaga pantai itu, karena mereka tidak sepantasnya sekasar itu bicara sebagai pelaku wisata.
Hal senada disampaikan E. Damanik (30) juga menuturkan hal yang sama terkait buruknya sikap serta arogannya pengelola dan penjaga pantai di pesanggrahan Soekarno itu.
”Kita sudah bilang masih menunggu keluarga lain, tapi mereka memaksa dan melontarkan kata-kata yang kurang pantas, (kalo tidak ada uang, gak usah liburan kesini, masa perantau tidak ada uangnya), saya pikir itu adalah bahasa yang kurang enak didengar oleh para wisatawan apalagi kami orang Parapat ini juga,” tutur E.Damanik.
Dugaan Praktik “Gurita Bisnis Pribadi” di Pantai Mess Marihat Pesanggrahan Bung Karno Parapat
Parapat sampai saat ini masih menjadi destinasi primadona dan sangat diminati oleh para wisatawan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pada Liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan berbagai kenangan termasuk pelayanan pelaku wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Parapat.
Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku wisata dan tata kelola pelayanan yang sering dipertontonkan oleh pengelola objek wisata termasuk penjaga pantai di Mess Marihat Pesanggrahan Soekarno Parapat sepertinya masih kurang maksimal dan harus di evaluasi.
Pantai Mess Marihat Pesanggrahan Soekarno Parapat yang saat ini dibawah naungan aset Pemprovsu yang dikelola sepertinya masih belum menerapkan standart pelayanan dan tata kelola yang baik.
Melalui sambungan teleponnya kepada awak media R. Nainggolan (28) yang juga keluarga Br Damanik yang baru mendapat pelakuan kata kasar dari Pantai Mess Marihat Pemprovsu itu menuturkan bahwa ini bukan kejadian yang pertama kali dan sudah berulang karena sudah menjadi tipikal penjaga pantai itu yang terkesan ada pembiaran dari pihak Pemerintah dan Dinas terkait.
“Kita sudah sering mendengar keluhan semacam ini, bahwa pelayanan dan attitude mereka masih kurang baik dan kita harap kedepannya ini perlu di evaluasi oleh Biro Umum Pemprovsu karena aset ini dibawah naungan mereka,” tutur R. Nainggolan.
Menurut R. Nainggolan dari hasil analisa dilapangan, patut ada dugaan praktik korupsi dan ajang bisnis pribadi dikawasan Mess Marihat Pemprovsu Bung Karno Parapat.
“Pantauan kita dilapangan, sepertinya ada praktik gurita bisnis pribadi dikawasan lahan pemerintah, Setiap retribusi baik pondok, tikar dan lainnya mereka kutip tanpa pernah memberikan karcis, sementara ini adalah tanahnya Pemprovsu, lantas kemana mereka bayarkan pajak atau retribusi selama ini?,” tanya Nainggolan.
Selain itu menurut Nainggolan, penjaga pantai itu selalu melarang pedagang asongan yang berkeliling menjajakan dagangannya demi sesuap nasi, untuk masuk ke wilayah pantai Pesanggrahan ini.
“Jelas ini ada unsur gurita bisnis pribadi ditanah milik Pemprovsu yang dikuasi sepihak oleh oknum tertentu. Kita akan kawal kasus ini dan meminta Komisi C DPRD Sumut segera memanggil pihak terkait baik Kepala Biro Umum dan Pengelola tempat tersebut,” R. Nainggolan.
