Bacaria.id, Madina – Meskipun Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tengah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pejabat di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terkait dugaan suap pada seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tidak membuat kisruh itu reda.
Faktanya, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Mandailing Natal (AMBM) masih melakukan aksi unjuk rasa di tiga tempat, kantor Dinas Pendidikan, kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan kantor Bupati setempat, Mandailing Natal, Selasa (09/01/2024).
Dalam aksi yang dimotori Ahmad Hidayat Batubara, Sahnan Ray, Muhammad Alfarizi Nasution, Fery Lasso Lubis, Ardiansyah Lubis, dan Dedi Nasution itu mahasiswa menyampaikan empat tuntutan. Pertama, meminta Bupati untuk segera membatalkan hasil nilai SKTT seleksi PPPK guru Tahun 2023.
Kedua, meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi segera menetapkan Kadisdik Madina Dollar Hafriyanto Siregar, Kepala BKPSDM Abdul Hamid Nasution, dan pejabat lain yang ditengarai terlibat dalam dugaan suap seleksi PPPK Tahun 2023 sebagai tersangka.
Ketiga, meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turun ke Madina guna memberantas dugaan praktek suap dalam seleksi PPPK.
Keempat, menuntut Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mencopot Dollar dan Hamid dari jabatannya. Keduanya dipandang sebagai dalang kecurangan seleksi PPPK guru tahun 2023 di Madina.
Usai berorasi sekitar satu jam, mahasiswa kemudian ditemui oleh Sekda Madina Alamulhaq Daulay. Dia menjelaskan tuntutan mahasiswa, khususnya poin pertama dan keempat telah ditindaklanjuti oleh bupati dengan menyurati kementerian/lembaga terkait. “Terkait pembatalan SKTT, Pak Bupati sudah menyurati BKN,” tuturnya.
Alamulhaq mengungkapkan, baik bupati maupun wakil bupati sedang tidak berada di tempat. Dia pun memastikan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada keduanya. Usai menerima jawaban dari sekda, mahasiswa secara teratur meninggalkan halaman kantor bupati untuk melakukan aksi selanjutnya di kantor Dinas Pendidikan.
