Bacaria.id, Medan – Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi (IMAKOR) Sumatera Utara melakukan aksi Unjuk rasa di depan Kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Jalan Kapten Pattimura, Medan, Selasa 29 Agustus 2023.
Massa meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut untuk memeriksa Dirut BPODT Jimmy Panjaitan terkait Proyek pembangunan Parking Hub di Kaldera Toba berbiaya Rp 16 miliar yang sekarang mangkrak.
Permintaan tersebut disampaikan massa yang membawa poster dalam aksinya menuntut terkait pembangunan Parking Hub di Kaldera Toba yang pengerjaan harusnya selesai 2022 namun hingga saat ini belum difungsikan dan terkesan mangkrak.
“Kami Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) atas dugaan korupsi pembangunan Parking Hub di kawasan wisata Kaldera Toba nomadic,” teriak Kordinator Aksi, Iswar Gumanti Siregar sampaikan tuntutan.
Aksi massa yang mendapat pengawalan pihak kepolisian itu, juga meminta Kejati Sumut memeriksa hasil pengerjaan proyek tersebut karena diyakini syarat masalah.
“Kami juga Meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencopot jabatan Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) atas dugaan korupsi pembangunan Parking Hub di kawasan wisata Kaldera Toba nomadic,” tuntutnya.
Usai menyampaikan tuntutannya, massa pun membubarkan diri dengan tertib dan teratur.
Diketahui Biaya pembangunan ini dikucurkan pemerintah melalui Kemenparekraf, untuk dua proyek. Yakni, Parking Hub di Kaldera Toba dan pembangunan kantor BPODT.
Untuk Parking Hub dikucurkan anggaran sebesar Rp 12.088.424.308 untuk tahap I dan Rp 4.677.913.706 di tahap II. Sedangkan pembangunan kantor BPODT tahap I sebesar Rp49.565.687.945, serta tahap II senilai Rp1.919.378.497. Sehingga total kesuluruhan alokasi sebanyak Rp68.251.404.456.
Persoalan proyek pembangunan Parking Hub di Kaldera Toba dengan biaya Rp16 M dan belum beroperasi ini membuat terkejut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno saat berkunjung ke Toba Caldera Resort.
Hal tersebut terungkap saat The Weekly Brief with Sandi Uno dan disiarkan secara langsung melalui streaming Kemenparekraf, beberapa waktu lalu.
“Gak tahu ni saya. Ada gak yang tahu Danau Toba ni. Banyak amat Rp16 miliar. Silakan dijawab oleh teman-teman Badan Pengelola Otorita Danau Toba,” ungkap Sandiaga Uno.
Terlihat saat live itu, Sandiaga Uno memanggil BPODT untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sandiaga Uno juga terlihat kesal, karena BPODT tidak hadir mengikuti The Weekly Brief Kemenparekraf melalui zoom meeting, meskipun undangan rapat telah dikirim sebelumnya.
“Mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Frans, sama teman-teman Birokom, karena kelihatannya masih manortor di Danau Toba,” ujar Sandiaga kesal kala itu.
