Bacaria.id, Batam – Kepala BP Batam Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu (13/9/2023), di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan khusus untuk membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan usulan tambahan anggaran untuk Pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang dilaksanakan mulai tahun 2024.
Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat Martin Manurung.
Hadir dalam pertemuan, Kepala BP Batam Muhammad Rudi didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro dan Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam.
Tidak hanya BP Batam, sejumlah instansi mitra Komisi VI DPR RI juga turut hadir, antara lain Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Negara (BSN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan target penerimaan T.A 2024 BP Batam ditetapkan sebesar Rp 2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target T.A 2023.
Usulan tambahan anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur berupa Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA), jalan dan kepelabuhanan.
Tidak hanya itu, penambahan anggaran tersebut juga akan mengakomodir pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan investasi dan perekonomian di Indonesia khususnya di Batam.
“Pengembangan ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp 380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” ujarnya optimis.
Adapun usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sebagai berikut:
1. Pembangunan Jalan Akses menuju tempat Relokasi dan Infrastruktur Dasar.
2. Pembangunan Fasum, Fasos dan Aset Pemerintah di wilayah Relokasi.
3. Pembangunan Dermaga.
Penerimaan Dari Sewa Lahan Dikembalikan Utuh Lewat Pembangunan Infrastruktur.
Muhammad Rudi juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan relokasi tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan penyelesaian terbaik untuk warga Rempang.
Secara gamblang Muhammad Rudi menjelaskan penerimaan BP Batam dari hasil sewa lahan oleh pengembang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di area relokasi.
“Dari perhitungan kami, dalam setahun, penerimaan sewa lahan dari investasi yang diterima sebesar Rp 1,4 triliun. Kemudian biaya yang akan digunakan untuk pembangunan relokasi lebih kurang Rp 1,6 triliun. Ini akan kami habiskan untuk membangun infrastruktur demi mendukung kegiatan masyarakat di sana,” ungkapnya.
Muhammad Rudi juga telah menyiapkan jadwal sosialisasi lanjutan bersama menteri terkait kepada warga Rempang.
“Kami akan berusaha bagaimana investasi bisa masuk dan kebutuhan masyarakat Rempang dan Galang dapat diakomodir dengan baik,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.
Hal tersebut telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) akan menghadirkan investor dengan jumlah investasi mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080.
Komisi VI DPR RI Dukung Penyelesaian Relokasi Warga Rempang. Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam T.A 2024 sebesar Rp 2,66 triliun.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat Martin Manurung di akhir pertemuan.
Ia juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang.
Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.
“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin.
