Bacaria.id, Taput – Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menerima piagam penghargaan dari UPP saber pungli Propinsi Sumut saat rapat kerja saber pungli seluruh Sumatera Utara.
Beberapa unit pemberantasan pungli (UPP) menerima piagam penghargaan pada rapat kerja yang bertujuan mengoptimalisasikan kinerja satgas saber pungli di Sumatera Utara itu.
Salah satunya UPP saber pungli Kabupaten Taput salah satu UPP dengan kinerja terbaik se-Sumut.
Ketua UPP Kabupaten Taput Kompol Jonni Sitompul SH menerima langsung piagam penghargaan yang diserahkan oleh Plt Ketua pelaksana unit pemberantasan pungli Sumatera Utara, Kombes Pol Wahyu Kuncoro SIK MH, Rabu (06/12/2023) bertempat di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan.
Kompol Jonni Sitompul SH selaku ketua UUP Taput mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota UPP yang telah bekerja keras, serta seluruh pihak yang mendukung keberhasilan Unit Pemberantasan Pungutan Liar ini.
“Semoga rapat kerja ini dapat menghasilkan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk memberantas pungutan liar di Taput ” harapnya.
Ia menyampaikan, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan respon Presiden terhadap maraknya tindakan pungli yang terjadi hampir di setiap sektor pelayanan publik. Fenomena pungli pada layanan perizinan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, sertifikat tanah, pendidikan, kepegawaian, dan bahkan sampai pada pengelolaan dana desa merupakan beberapa hal yang seringkali diadukan oleh masyarakat.
Sementara itu rapat kerja bertujuan untuk mengoptimalisasi kinerja UPP guna terwujudnya hasil yang berkualitas di masing-masing kabupaten/ kota se Sumut itu, dihadiri masing-masing ketua UPP dan ketua pokja.
Dalam rapat kerja tersebut, beberapa penekanan disampaikan oleh Plt Ketua UPP Provinsi dan ketua masing-masing pokja.
Salah satu point penting yang menjadi penekanan yaitu, masing-masing pokja di kabupaten/kota agar melakukan pencegahan terjadinya pungutan liar berupa kegiatan penyuluhan/pertemuan tentang Pungli ke instansi pemerintah, sekolah – sekolah dan pelayanan publik yang kita anggap rawan terjadinya pungli.
Sedangkan pokja intelijen menjalankan fungsinya sebagai pengumpulan bahan keterangan adanya pungli di pelayanan publik.
Membentuk jaringan untuk memudahkan mendapatkan informasi agar pokja penindakan bisa bertindak dengan cepat.
Sesuai Perpres No 87 tahun 2016 tentang pembentukan saber pungli, ada beberapa pokja (kelompok kerja) di dalamnya yaitu pokja pencegahan, intelijen, penyuluhan, penindakan dan yustisi.
Dalam raker itu, seluruh ketua pokja provinsi memberikan penekanan yang sama yaitu Sumut bebas dari pungli.
