Bacaria.id, Tapteng – Ratusan warga Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), memadati acara reses yang diadakan oleh Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP, Joko Pranata Situmeang, pada hari Sabtu (13/9/2025) di Lingkungan IX Kelurahan Hutabalang.
Acara ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah mendesak seperti krisis air bersih dan alih fungsi lahan yang mengancam kelestarian lingkungan.
Dalam suasana yang penuh keakraban, Joko Pranata Situmeang, didampingi oleh Lurah Hutabalang dan Camat Badiri, Ahmad Soufi Pasaribu, menekankan pentingnya peran anggota DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah dan memberikan masukan konstruktif untuk pembangunan daerah.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Tengah akan terus mendukung program pemerintah yang pro rakyat,” ujar Joko, yang disambut dengan tepuk tangan meriah.
Camat Badiri, Ahmad Soufi Pasaribu, berharap agar Joko Pranata dapat memperjuangkan aspirasi warga, terutama di Dapil 2, termasuk Kelurahan Hutabalang.
Tokoh masyarakat setempat, Mualim Tarihoran, mengapresiasi kehadiran Joko Pranata dan berharap reses ini menjadi jembatan efektif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Sesi dialog menjadi fokus utama dalam pertemuan ini. Warga menyampaikan keluhan tentang ketersediaan air bersih yang semakin menipis.
Juneidar, warga Lingkungan VII, mengungkapkan, “Air bersih di lingkungan kami sangat susah. Kalaupun ada, pembayarannya sangat mahal, sama seperti di kota. Padahal air kita dari gunung, tapi kami tetap kesulitan,” keluhnya.
Edy Hutauruk, warga Lingkungan X, menekankan perlunya perlindungan sumber air bersih di pegunungan. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah segera mengeluarkan regulasi yang melarang penerbitan surat tanah di kawasan sumber air dan meninjau ulang izin yang telah dikeluarkan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Joko Pranata Situmeang berjanji akan memperjuangkan setiap masukan di DPRD Tapteng.
Ia juga menyoroti alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan karet yang semakin marak, yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
“Saya sudah melihat sendiri alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan karet. Ini menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Camat Badiri, Ahmad Soufi Pasaribu, menambahkan bahwa Bupati Tapanuli Tengah telah menerbitkan surat edaran kepada camat dan lurah untuk tidak menerbitkan surat tanah di area pegunungan yang berpotensi dialihfungsikan.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menjaga kelestarian sumber air di Kecamatan Badiri.
Acara reses diakhiri dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah, mempererat hubungan antara anggota DPRD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat.
Diharapkan aspirasi yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Badiri.
(Jobbinson Purba)
