bacaria.id, Rantauprapat – Aida Fitriyani Dalimunthe ibu seorang anak perwira Polisi yang bertugas di jajaran Kepolisian Resor (Polres) Belitung Provinsi Bangka Belitung, harus merasakan kecewa yang dalam terhadap Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Pasalnya, Aida Fitryani yang ingin mengajukan diri mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), harus pupus ditengah jalan.
Pupusnya perjuangan Aida untuk menjadi PPPK di lingkungan Pemkab Labuhan Batu, karena di pecat secara tiba – tiba oleh Camat Rantau Utara Napsir Rambe. Tidak diketahui, apa kesalahannya, hingga sampai di pecat.
“Saya tidak tau, kenapa saya dipecat Camat Rantau Utara. Setau saya, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang salah,”ujar Aida.
Aida mengklaim, pengabdiannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu sudah 15 tahun. Dari seorang tenaga sukarela tanpa gaji, hingga sampai jadi tenaga honor.
“Saya sudah ajukan PPPK ke Pemkab Labuhan Batu. Saya nomor urut pertama untuk mengikuti seleksi. Tiba – tiba saya dipecat tanpa ada kesalahan. Selama 15 tahun saya mengabdi, kesalahan kecil pun, saya tidak pernah lakukan,”ujarnya.
Menurut Keterangan Aida, pemecatannya menjadi tenaga honorer yang dilakukan oleh Camat Rantau Utara, adanya dugaan campur tangan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga.
“Saya dengar cerita dari rekan – rekan sekantor soal Camat memecat saya, ada tekanan dari Bupati Labuhan Batu ke Camat Rantau Utara Pak Napsir,”ungkapnya.
Usai dipecat Camat, Aida kembali mendapat informasi. Camat Rantau Utara merekrut kembali 2 orang tenaga honorer. Kedua orang yang dimasukan itu, masih ada hubungan keluarga dengan Camat Rantau Utara Napsir Rambe.
“Saya dipecat, tapi ada 2 orang tenaga honor yang direkrut. Dua orang itu, katanya kemanakan Camat,”kata Aida.
Aida mengisahkan, selama menjadi tenaga honor dengan jabatan mendampingi Ketua PKK Rantau Utara, Camat Rantau Utara sering uang pribadinya dipakai oleh Camat Rantau Utara Napsir Rambe untuk kegiatan kepemerintahan di Kecamatan Rantau Utara. Bahkan, kendaraan pribadinya dijadikan transportasi gratis untuk kegiatan di Kecamatan Rantau Utara.
“Saya kan di PKK, selama anggaran Pemkab Labuhan Batu belum keluar, ya dana pribadi suami saya menjadi korban untuk membayar berbagai kegiatan,”terangnya.
Aida hanya berharap, pengajuan seleksi P3K nya dapat dilanjutkan. “Kalau bisa, pengajuan PPPK (P3K) yang telah saya ajukan, dapat dilanjutkan. Karena, selama 15 tahun saya mengabdi di Pemkab Labuhan Batu, setidaknya saya dapat merasakan menjadi pegawai,”harapnya, dengan wajah penuh kecewa kepada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.