Bacaria.id, LABUSEL – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama TNI-Polri dan Kejaksaan menyatakan perang terhadap premanisme dan ormas bermasalah.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati Labusel, Kota Pinang, Rabu (11/6/2025).
Rakor dipimpin langsung Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang, SH, dan dihadiri Dandim 0209/LB Letkol Inf Yudy Ardiyan Saputro, S.IP, Kajari DR. Bayu Setyo Pratomo, SH, MH, serta unsur TNI-Polri dan Forkopimda lainnya.
Bupati: Tidak Ada Tempat untuk Preman di Labusel
Bupati Fery menegaskan, premanisme dan aktivitas ormas yang menyimpang bukan sekadar mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menghambat investasi dan merampas rasa aman masyarakat.
“Labusel bukan tempat bagi preman dan ormas yang meresahkan. Satgas ini harus bertindak nyata, bukan hanya simbolik. Ketegasan adalah harga mati,” tegas Fery.
TNI Tegas: Stabilitas Wilayah Harga Mati
Dandim 0209/LB Letkol Inf Yudy Ardiyan Saputro menegaskan TNI siap mendukung penuh pembentukan dan aksi Satgas di lapangan. Ia menilai stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan.
“Keamanan tidak bisa ditawar. Kami siap bersinergi dengan Polri dan pemda. Tidak ada ruang untuk kelompok yang merusak tatanan sosial dan hukum,” ujarnya.
Satgas Dibentuk, Zona Rawan Dipetakan
Rakor ini menghasilkan keputusan strategis: pembentukan struktur kerja Satgas, pemetaan zona rawan, dan penyusunan pola penindakan yang tegas namun sesuai koridor hukum.
Forkopimda sepakat, pemberantasan premanisme dan ormas ilegal adalah langkah penting untuk menjaga iklim investasi dan kelangsungan pembangunan daerah.(MC)