Bacaria.id, Parapat – Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, menggelar pertemuan dengan warga dan jajaran Forkopimca Kecamatan Girsang Sipanganbolon dalam rangka reses pertama masa sidang ke-II DPRD Simalungun pada Rabu (12/02/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
Dalam pertemuan tersebut, Maraden Sinaga menegaskan bahwa hasil reses akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai bahan penyusunan pokok pikiran DPRD untuk tahun 2026.
Sebagai anggota DPRD, Maraden menjelaskan tiga tugas utama yang diemban oleh DPRD Kabupaten, yaitu:
1. Legislasi – Membentuk peraturan daerah (Perda) yang mengatur kepentingan masyarakat.
2. Penganggaran – Memastikan aspirasi masyarakat dapat dianggarkan melalui Badan Anggaran DPRD.
3. Pengawasan – Mengawasi pelaksanaan Perda serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami akan mengawal setiap usulan masyarakat agar dapat masuk dalam SIPD secara online, sehingga pembangunan bisa terealisasi,” ujar Maraden.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, warga Girsang Sipanganbolon menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan antara lain:
1. Kebersihan dan Sampah di Parapat
Sebagai daerah wisata, kebersihan Parapat menjadi perhatian utama. Warga menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai kurang optimal dalam setahun terakhir. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar lingkungan tetap bersih dan nyaman bagi wisatawan.
2. Hutan Lindung dan Ilegal Logging
Warga mengkhawatirkan maraknya aktivitas penebangan liar (illegal logging) yang mengancam kelestarian hutan lindung di sekitar Girsang Sipanganbolon. Mereka meminta pengawasan lebih ketat serta tindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.
3. Irigasi untuk Pertanian
Para petani menyampaikan keluhan mengenai sistem irigasi yang kurang memadai. Mereka berharap adanya pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama bagi lahan yang berada di sekitar kawasan hutan lindung.
4. Tapal Batas dan Status Hutan Lindung
Beberapa warga juga menyinggung permasalahan tapal batas dan status hutan lindung yang sering menjadi sumber konflik. Mereka meminta kejelasan hukum terkait lahan yang sudah lama mereka garap, tetapi masih dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung.
Proyek Pembangunan yang Sudah Masuk SIPD 2025
Maraden Sinaga menjelaskan bahwa beberapa proyek pembangunan di Kecamatan Girsang Sipanganbolon telah masuk dalam SIPD 2025, di antaranya:
Pembangunan jalan gang di belakang RM Sederhana Girsang I,
Pembangunan jalan usaha tani,
Pembangunan bertahap jalan dari Parapat ke Bangun Dolok,
Penyelesaian proyek Dolok Sirikki,
Pembangunan jembatan di Girsang II,
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Simalungun yang bermitra dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian, Maraden berkomitmen untuk mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat.
Maraden menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan dibahas lebih lanjut di DPRD dan diperjuangkan agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
“Semua keluhan ini akan kami tindak lanjuti dan bahas bersama pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami ingin memastikan masyarakat Girsang Sipanganbolon mendapatkan hak mereka dan hidup lebih sejahtera,” kata Maraden.
Sementara itu, Camat Girsang Sipanganbolon, Oslando Parhusip, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan reses ini. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara aspirasi yang disampaikan saat reses dengan hasil Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan agar bisa masuk dalam perencanaan daerah.
Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 700 warga serta jajaran Forkopimca Girsang Sipanganbolon. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan pembangunan di Girsang Sipanganbolon bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
(Feri)
