Bacatia.id, Labuhanbatu Selatan – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Labuhanbatu, di bawah pimpinan Agun Noto, S.Kom, bergerak cepat merespons laporan seorang warga lanjut usia (lansia) kurang mampu yang menderita kanker payudara stadium lanjut dan membutuhkan tindakan operasi segera.
Laporan ini pertama kali diterima LPAI Labuhanbatu dari tim lapangan yang bertugas di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lansia bernama NGatiyem, warga Dusun Wonodadi Kecamatan Silang kitang, telah lama menderita penyakit ini namun tidak mendapat penanganan medis karena keterbatasan biaya.
“Kami menerima informasi dari tim di lapangan. Saat kami telusuri, ternyata belum ada tindakan dari instansi terkait, termasuk Dinas Sosial maupun Baznas Labusel,” ujar Agun Noto kepada wartawan, Rabu (11/6).
Agun menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan serta Baznas Labusel, namun mendapat keterangan bahwa tidak tersedia anggaran untuk bantuan medis seperti ini.
“Apakah karena ibu ini miskin, pemerintah harus diam? Kami tidak akan menyerah. Kami berkomitmen untuk membantu warga yang sangat membutuhkan,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggapan cepat, LPAI membawa Ngatiyem ke RSUD Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu. Respons pihak rumah sakit disebut positif.
“Kami sangat mengapresiasi RSUD Rantauprapat yang langsung menerima pasien dan melakukan pemeriksaan intensif. Rencananya, ibu ini akan dirujuk ke rumah sakit di Medan untuk menjalani operasi,” jelas Zahara Nasution, Sekretaris LPAI Labuhanbatu.
Ketika dikonfirmasi, pihak Baznas Labuhanbatu Selatan melalui pesan WhatsApp menyampaikan permohonan maaf karena saat ini masih dalam tahap pembenahan internal.
“Izin bang, kami baru menjabat di Baznas. Kami perlu waktu untuk mempelajari kasus ini dan sedang mencari solusi,” tulisnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Labusel, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan oleh media.
LPAI berharap pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat lebih responsif terhadap kondisi warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan medis mendesak.(MC)