Bacaria.id, Pemalang – Dampak aksi massa di Desa Pesantren dan Mojo, Kecamatan Ulujami beberapa waktu lalu, menuntut pengusutan dugaan korupsi dana bansos PKH dan BPNT, Bupati Pemalang akhirnya angkat bicara.
Carut marut kasus dugaan korupsi bansos PKH dan BPNT yang terjadi di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang belum lama ini menjadi perhatian publik.
Pendamping PKH, agen penyalur, ketua kelompok, bahkan sejumlah perangkat desa, diduga terlibat dalam kasus bantuan buat warga miskin tersebut.
Modusnya ialah melakukan penarikan paksa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dan BPNT.
Kasus dugaan korupsi itu terkuak setelah ratusan warga mengatasnamakan diri dari Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI) melakukan Pengadilan Rakjat di Desa Pesantren dan Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pada Minggu lalu.
Di Desa Pesantren, aliran korupsi dana bansos PKH dan BPNT di pergunakan untuk pembelian mobil siaga desa dan membantu pembangunan masjid.
Di Desa Mojo massa Gruduk Balai Desa Mojo Pemalang, menuntut Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bansos PKH dan BPNT.
Dengan adanya Aksi massa itu, Bupati Pemalang Mansur Hidayat akhirnya angkat bicara. Mansur mengaku, baru mengetahui aksi warga di Desa Pesantren dan Desa Mojo dari wartawan.
Mansur mengatakan, tidak melarang, masyarakat Pemalang untuk menyampaikan aspirasi, karena semua warga negara punya hak untuk menyampaikan aspirasi.
Akan tetapi, menurut Mansur, kalau masih bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik, sebaiknya dilakukan dengan cara audiensi, diskusi ataupun ngobrol bareng.
“Monggo silahkan untuk menyampaikan aspirasi karena kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi, tetapi kalau masih bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik tak harus demo,” kata Mansur Hidayat, pada Jumat (27/10/2023) kemarin.
“Kalau bisa dibicarakan dengan cara yang baik, bertemu, tidak perlu harus demo. Kita berkomunikasi yang baik,” tuturnya.
