Bacaria.id, Labuhanbatu – Berkas Perkara dugaan korupsi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu inisial MYS diduga merugikan negara Rp.1,3 Milliar sampai saat ini belum juga lengkap (P.21).
Dari informasi yang dihimpun awak media ini pada Senin (11/9/2023) bahwa berkas perkara telah dikirim dan diteliti oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, dan berkas tersebut dikembalikan kembali ke Penyidik unit tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan petunjuk yang harus dilengkapi.
Sebelumnya, pada Rabu (6/9/2023) sesuai dengan informasi yang dapat dipercaya bahwa penyidik Tipikor Polres Labuhanbatu melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa Kejari Labuhanbatu.
Kasi Intel Kejari Labuhanbatu Firman M Simorangkir,SH.,MH saat ditanya mengenai perkembangan berkas mantan Sekda Kabupaten Labuhanbatu inisial MYS menyampaikan belum P.21 dan masih dalam tahap penelitian berkas perkara.
“Masih tahap penelitian berkas pekara bg,” ucap Kasi Intel, Selasa (12/9/2023).
Masyarakat Labuhanbatu berharap agar pihak Kepolisian Polres Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dapat berkoordinasi yang baik agar perkara dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan Sekda Kabupaten Labuhanbatu yang merugikan negara Rp.1,3 Milliar segera dapat dibawa ke persidangan.
Diketahui bahwa kerugian negara Rp.1,3 Milliar merupakan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penetapan tersangka mantan Sekda Kabupaten Labuhanbatu juga telah diuji melalui sidang prapradilan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan hakim menolak seluruh permohonan inisial MYS dan Penasehat Hukumnya berti penetapan inisial MYS sudah sesuai prosedur.
“Kalau berkas ini bolak balik dari penyidik Tipikor Polres ke Kejaksaan Negeri, dan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Negeri ke Penyidik Polres dengan poin petunjuk yang harus dilengkapi, setelah dilengkapi dikembalikan lagi ke Kejaksaan Negeri lalui diteliti dan dikembalikan lagi ke Penyidik Polres dengan poin petunjuk supaya dilengkapi, kalau seperti ini terus maka tingkat kepercayaan masyarakat (Publik) akan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Kabupaten Labuhanbatu akan diragukan dan semakin menurun,” ucap salah seorang masyarakat yang namanya tidak mau dicantumkan dalam berita.
