Bacaria.id, Kampar – Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan di Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat sinkronisasi program/kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan se Kabupaten Kampar Tahun 2023, yang diselenggarakan di Aula Bappeda Kabupten Kampar, Senin (24/7/2023).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus,SE.,MM didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah,S.STP.,M.Si dan diikuti oleh seluruh Camat.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ardi Mardinsyah, mengatakan bahwa dalam rangka untuk menjadikan Kabupaten Kampar yang 0 Kemiskinan Extream, Kabupaten Kampar dari data P3KE jumlah masyarakat miskin Extream Kabupaten Kampar sebanyak 14.153 KK dan 73. 432 Jiwa dan ini sudah dilakukan Verifikasi dan Validasi data yang dibuktikan dengan hasil musyawarah Kecamatan/Desa.
“Diperoleh jumlah hasil Verifikasi sebanyak 3.517 Kepala Keluarga miskin extream ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 050-462/V/2023,” ucap Ardi.
Kaban Bappeda juga mengatakan, intervensi program pengentasan antara lain budget sharing Provinsi Riau dengan Kabupaten Kampar untuk BLT, penganggaran untuk program pengentasan kemiskinan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan APBD tahun 2024.
“Dalam arahan Gubernur Riau dalam Rakor 10 Juli 2023 yang lalu, Beliau mengintruksikan yaitu pertama penanganan dan pengendalian Karhutla, yang kedua Penurunan Prevalensi Stunting, yang ketiga Upaya Pencegahan Penyakit Masyarakat di Kabupaten/Kota, yang keempat Bantuan Keuangan Khusus Kecamatan dan Desa yang terakhir merupakan Persiapan Pemerintah Daerah dalam Pilkada Serentak,” jelasnya.
Dalam arahannya, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus mengatakan bahwa adapun tujuan rapat ini dan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah, dalam rangka yang pertama yaitu untuk mendongkrak PAD, yang kedua merupakan dalam arahan Gubernur Riau untuk ada penambahan biaya operasional Kecamatan.
“Untuk itu insyaallah APBDP ini saya usahakan menambah biaya operasional untuk Kecamatan dan ini yang bisa saya usahakan semoga terealisiasi,” ujarnya.
Sambungnya mengatakan, dalam rangka untuk melihat kondisi Kecamatan Desa, kami akan melaksanakan kunjungan dari Kecamatan dibulan September atau November, insyaallah Kecamatan yang dikunjungi ini saya ingin melihat bagaimana permasalahan-permasalahan di Kecamatan masing-Masing sehingga kalau ada kendala-kendala segera bisa kita antisipasi.
“Dalam rangka untuk mendorong PAD kita, saya sudah menyampaikan kepada Dinas PTSP terkait perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar, saya ingin melihat terkait Perizinan dan Izin ini saya harap diverifikasi Kembali. Dan saya juga tegaskan kepada Camat-camat untuk menyurati perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kampar untuk dapat memenuhi Izin,” tegas Pj Bupati Kampar.
“Dan terkait izin ini juga saya minta kepada Camat masing-masing wilyah untuk melaporkan izin perusahan kepada saya paling lama 1 minggu sehingga terkait PAD ini bisa kita dongkrak sama-sama, karena perusahaan ini juga sangat penting untuk mensejahterakan masayakat kita,” tandasnya.
Firdaus menyampaikan, keterlibatan perusahaan-perusahaan yang berusaha di Kabupaten Kampar merupakan hal yang sangat penting, karena dalam membangun daerah bukan hanya tugas pemerintah saja, namun perusahaan disuatu daerah tidak terlepas menjadi bagian bersama-sama dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membangun daerah.
“Bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bappeda tadi terkait Kemiskinan Extream yang ada dikabupaten Kampar ada 1002 KK yang belum mendapatkan Bantuan dari Pemerintah. Saya sudah bicara dengan Ketua DPRD Kampar dan Pj Sekda saya minta 1002 KK ini DPRD bisa menyalurkan Dana Pokirnya, ini juga bisa membantu atau antisipsi juga untuk mendapatkan program bantuan lewat Pokir DPRD,” jelasnya.
Lanjut Pj Bupati Kampar menyebutkan, dalam rangka untuk mengurangi stunting di Kabupaten Kampar menjadi 0, stunting ini juga masuk dalam Pokir DPRD, sehingga dana anggaran Kabupaten Kampar ini tidak terserap kali sehingga permasalahan atau prioritas rencana lainnya tidak rumit dan berjalan dengan baik.
“Dan dalam rapat ini perlu saya mendengarkan masukan dari Camat tersebut terkait permasalahan yang terjadi di wilayahnya masing-masing,” tutupnya.